sepuluh hari pasca gempa diy dan sebagian jateng, di televisi dan koran masih saja ada kabar beberapa daerah belum terjangkau bantuan. wah…

minimnya informasi dan koordinasi menjadi faktor utama sebaran bantuan. sebagian besar donatur mengatur sendiri distribusi bantuan langsung ke sasaran. mereka rata-rata bergantung pada informasi yang datang dari korban atau pihak ketiga yang memiliki kontak dengan korban di groundzero. hal inilah yang menjadi salah satu sebab bantuan belum merata. peran pemerintah sendiri hampir tidak ada. sebab memang pemerintah tidak memiliki data jumlah korban dan sebaran wilayahnya secara detil. semuanya hanya perkiraan.

sebenarnya kejadian ini bisa kita hindari. kuncinya tetap pada informasi dan koordinasi. dan sayangnya pemerintah kita sangat lemah pada kedua point ini. potensi yang begitu besar, ditunjukkan dengan jumlah pns, tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pencarian data dan penyajian informasi yang mendekati angka riil. padahal, pemerintah sendiri punya rantai pemerintahaan dari ketua rt hingga gubernur. mengapa potensi ini tidak/gagal dipergunakan?

awalnya adalah sistem kependudukan yang terintegrasi dan on-line. issue tentang adanya SIN sampai sejauh ini masih sebatas wacana. ada tarik menarik kepentingan. dan pasti ujungnya adalah duit. pemerintah pusat mustinya tegas. terapkan sistem ini sesegera mungkin. tanpa adanya sistem kependudukan yang menggantikan sistem yang ada sekarang sangat sulit bagi pemerintah sendiri dalam menyajikan data yang akurat dalam kondisi normal pun.

penggunaan sistem kependudukan berbasis teknologi informasi jelas akan memangkas banyak meja yang ujungnya efisiensi. kedua, dapat dihindari duplikasi data. ketiga, akurasi data. keempat, kecepatan penyajian data menjadi sebuah informasi utuh.

barangkali hambatan dalam penerapan sistem ini tidaklah serumit yang dibayangkan orang. pertama, pemerintah harus memiliki political will yang jelas dan tak dapat ditawar. kedua, dalam pelaksanaannya lebih tepat diserahkan kepada pemerintah pusat (cq. depnagri). pemerintah pusat berkewajiban membuat grand design. ditentukan juga spesifikasi hardware, software, dan formulir yang dipergunakan. untuk implementasi di daerah, lebih bijaksana jika diserahkan kepada potensi daerah dengan tetap mengacu pada grand design. di sini pemerintah pusat hanya berkewajiban bertindak selaku supervisor.

sekali lagi, sebenarnya tidaklah sulit bagi pemerintah kita untuk menyusun sistem kependudukan yang tepat guna.

aku berandai-andai, seumpama saja kita telah memiliki sistem itu. pada saat gempa kemaren, pemda cukup mengerahkan potensi pns di daerahnya, kalo kurang bisa dibantu dari daerah lain, untuk melakukan pendataan. datangi wilayah gempa. datangi tiap kk, tanya apakah kehilangan anggota keluarganya, catat. dalam dua hari aku yakin informasi detil mengenai jumlah korban dan sebaran wilayah bencana dapat diakses melalui situs resmi milik pemerintah. informasi inilah yang akan sangat berguna bagi perencanaan usaha disaster recovery.

bakornas atau apapun namanya dapat pula mempergunakan informasi tersebut untuk lebih fokus dalam penyaluran bantuan dan melakukan koordinasi sar. namun tentu saja mereka tetap harus memiliki sistem penanganan bencana yang handal pula. yang sampai hari ini belum kita lihat perfomance-nya secara maksimal.

kapan ya?

Iklan